RIAUVIRALCOM – MERANTI – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meminta Komite IV DPD RI memperjuangkan dukungan anggaran pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan penanganan persoalan kawasan hutan serta gambut. Desakan ini menguat di tengah tekanan fiskal daerah akibat proyeksi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi pada 2027.
Aspirasi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersama Komite IV DPD RI di ruang rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti, Senin (26/10/2026).
Rapat itu menjadi forum bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi fiskal, mengevaluasi pelaksanaan program yang bersumber dari APBN, serta mengusulkan dukungan bagi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengapresiasi kunjungan kerja Komite IV DPD RI. Ia berharap pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, DPD RI, dan pemerintah daerah agar program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Menurut Asmar, dukungan APBN sangat penting untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat.
Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah hingga efektivitas penyaluran anggaran dan percepatan realisasi program.
“Karena itu, koordinasi seperti ini penting untuk menyampaikan kebutuhan dan kondisi riil daerah kepada pemerintah pusat,” ujar Asmar.
Usulkan Infrastruktur Strategis
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Pemkab Meranti adalah penataan kawasan hutan dan gambut. Asmar menyebut sebagian wilayah Meranti masih berstatus kawasan hutan sehingga membutuhkan perhatian dan kebijakan pemerintah pusat, termasuk untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun.
Pemkab Meranti juga meminta dukungan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis, di antaranya pelabuhan, gudang Bulog, Jembatan Panglima Sampul, dan Jembatan Selat Akar.
Pemerintah daerah berharap usulan tersebut mendapat dukungan anggaran dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan 2027.
Asmar menilai pembangunan infrastruktur penting untuk memperkuat konektivitas antardaerah, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mengoptimalkan potensi ekonomi Meranti.
Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan, seperti minyak dan gas bumi, sagu, kelapa, karet, pinang, kopi, dan timah. Potensi tersebut dinilai perlu dikembangkan secara optimal agar memberikan dampak nyata terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
DBH Migas Diproyeksi Turun Drastis
Dalam rapat tersebut, Pemkab Meranti melalui Plt. Kepala Bappeda Sakinul Wadi memaparkan kondisi fiskal dan tantangan pembangunan daerah.
Meranti memiliki luas wilayah sekitar 3.144,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk sekitar 212.002 jiwa yang tersebar di sembilan kecamatan serta sekitar 101 desa dan kelurahan.
Sebagai daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang berbatasan dengan Selat Malaka, Meranti menghadapi tantangan konektivitas antarpulau, distribusi logistik, serta akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Dari sisi ekonomi, perkebunan, perikanan, dan pertanian menjadi penopang perekonomian daerah. Kelapa dan sagu merupakan komoditas unggulan, selain potensi perikanan, kelautan, dan pariwisata bahari.
Meski demikian, pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal, terutama akibat proyeksi penurunan penerimaan DBH migas.
Berdasarkan proyeksi yang dipaparkan dalam rapat, penerimaan DBH migas Meranti pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp9 miliar. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan penerimaan pada tahun-tahun sebelumnya yang masih berada di atas Rp100 miliar.
Penurunan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan indikator makro 2025 yang dipaparkan, pertumbuhan ekonomi Meranti tercatat sebesar 3,62 persen. Tingkat kemiskinan mencapai 20,51 persen atau sekitar 39.472 jiwa, sedangkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,43 persen dan rasio gini 0,274.
Adapun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan. Namun, angka IPM dan perbandingannya dengan rata-rata Provinsi Riau perlu diperjelas berdasarkan data yang digunakan dalam paparan.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Meranti memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanggulangan kemiskinan dan stunting, pengendalian inflasi, serta pembangunan infrastruktur dasar.
Penanggulangan kemiskinan diarahkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan infrastruktur di kawasan yang menjadi kantong-kantong kemiskinan.
Sementara itu, penanganan stunting dilakukan melalui intervensi lintas perangkat daerah. Berdasarkan data 2025 yang dipaparkan dalam rapat, tercatat 801 balita mengalami stunting.
Pemkab Meranti menilai penanganan kemiskinan dan stunting perlu dilakukan secara terpadu karena keduanya berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah daerah turut memaparkan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU), dana nonfisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk sejumlah sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan.
Pemenuhan belanja wajib (mandatory spending) juga menjadi perhatian, terutama untuk sektor kesehatan dan infrastruktur dasar. Dalam paparan tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemenuhan alokasi belanja sesuai ketentuan penganggaran.
DPD RI Soroti Realisasi Program APBN
Anggota DPD RI daerah pemilihan Riau, Sawitri, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperoleh data dan masukan langsung dari pemerintah daerah mengenai pelaksanaan program yang dibiayai APBN.
Menurutnya, data yang akurat diperlukan agar DPD RI dapat menyampaikan aspirasi daerah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat berdasarkan kondisi di lapangan.
Sawitri juga menyoroti pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Desa, serta berbagai program pembangunan yang bersumber dari APBN. Ia menilai perlu dipastikan anggaran yang telah dialokasikan dapat direalisasikan sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak terhambat dalam pelaksanaannya.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah Koperasi Desa Merah Putih. Berdasarkan hasil kunjungan ke sejumlah desa di Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sawitri menyebut belum melihat pembangunan fisik dari program tersebut.
Menurutnya, kondisi itu perlu menjadi perhatian agar pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan dan tujuan yang telah ditetapkan pemerintah.
Selain realisasi program, Sawitri menekankan pentingnya akurasi data penerima manfaat berbagai program pemerintah, termasuk beasiswa, bantuan sosial, serta subsidi LPG dan BBM.
“Data yang akurat penting agar program pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
RUU Daerah Kepulauan Diharapkan Perkuat Pendanaan
Dalam pertemuan itu, Sewitri juga menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan yang menjadi salah satu agenda perjuangan DPD RI.
Ia berharap regulasi tersebut dapat menjadi landasan bagi kebijakan pendanaan yang lebih adil bagi daerah kepulauan.
Menurutnya, daerah kepulauan menghadapi tantangan berbeda dibandingkan wilayah daratan, terutama terkait biaya transportasi, distribusi barang, dan penyediaan pelayanan dasar.
Karena itu, kebijakan penganggaran dinilai perlu mempertimbangkan karakteristik geografis dan kebutuhan riil masyarakat di daerah kepulauan.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Antoni Shidarta, S.H., M.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., Asisten I Sekdakab Meranti T. Arifin, Staf Ahli Bupati Randof, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait.
Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap aspirasi dan kebutuhan strategis daerah dapat menjadi bahan bagi DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebijakan pemerintah pusat yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah kepulauan…( ZAMRI ).
