SELATPANJANG,RIAUVIRA.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong pengelolaan lahan dalam kawasan hutan secara legal oleh masyarakat, sekaligus memperkuat pertahanan di Pulau Rangsang yang berada di wilayah perbatasan.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar saat menerima kunjungan Tim Markas Besar (Mabes) TNI di ruang kerjanya, Kamis (17/9/2026). Pertemuan membahas tiga agenda strategis yakni pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pengelolaan kawasan hutan, dan penguatan keamanan wilayah perbatasan.
Bupati Asmar mengatakan, kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam penanganan karhutla. Mobilisasi personel dan peralatan pemadaman tidak bisa cepat karena sebagian besar wilayah hanya bisa diakses melalui jalur laut.
“Untuk penanganan segala macam kejadian kebakaran itu agak lamban kita dari kabupaten karena kita menggunakan angkutan laut,” kata Asmar.
Prioritaskan Pencegahan.
Menurut Asmar, Pemkab Meranti kini lebih memprioritaskan pencegahan daripada pemadaman. Ia menilai, sebagian lahan yang berstatus kawasan hutan belum bisa dimanfaatkan masyarakat secara optimal sehingga rawan terbengkalai dan mudah terbakar saat musim kemarau.
“Kalau masyarakat diberikan ruang untuk mengelola secara legal, lahan tersebut bisa dimanfaatkan sekaligus diawasi. Misalnya ditanami kelapa, singkong atau tanaman produktif lainnya,” ujarnya.
Ia mencontohkan program peremajaan kelapa seluas 3.500 hektare yang dicanangkan pemerintah daerah. Dari jumlah itu, hanya sekitar 2.000 hektare yang bisa dikelola, sementara 1.500 hektare lainnya tidak bisa digarap karena masuk dalam kawasan hutan.
“Programnya 3.500 hektare, tetapi yang bisa dikelola hanya sekitar 2.000 hektare. Sekitar 1.500 hektare tidak bisa karena masuk kawasan hutan,” katanya.
Dorong Pos Terpadu di Pulau Rangsang.
Selain isu karhutla, Asmar juga mendorong penguatan keamanan di Pulau Rangsang yang berbatasan langsung dengan luar negeri dan menjadi jalur lalu lintas kapal internasional. Pemkab Meranti merencanakan pembangunan pos terpadu yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan instansi terkait.
“Rencananya di sana akan ada pos terpadu. Ada unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, kepolisian dan instansi terkait lainnya,” jelas Asmar.
Sementara itu, perwakilan Mabes TNI Laksamana TNI Dr. Imam Hidayat, Sp.S., mengatakan pihaknya telah meninjau sejumlah pos di Merbau dan wilayah Kepulauan Meranti serta berdialog langsung dengan pemerintah dan masyarakat setempat.
“Kami dari Mabes TNI sangat berterima kasih atas sambutan dan kesiapan yang diberikan,” ujar Imam.
Ia menekankan, keberhasilan penanganan karhutla tidak hanya diukur dari kemampuan memadamkan api, tetapi yang lebih penting adalah upaya pencegahan. Karakteristik lahan gambut di Meranti, kata dia, membuat api bisa bertahan di dalam tanah dan kembali muncul meski di permukaan sudah padam.
Imam mendorong penguatan deteksi dini, kesiapsiagaan, edukasi kepada masyarakat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemadaman. Ia juga mengapresiasi latihan rutin yang dilakukan personel di lapangan.
“Alhamdulillah memang sesuai dengan yang kita harapkan. Saya lihat mereka setiap hari melakukan latihan-latihan pemadaman. Alhamdulillah memang sesuai SOP,” katanya.
Mabes TNI juga tengah melakukan penelitian untuk mengetahui penyebab api gambut yang kembali muncul setelah dinyatakan padam. Terkait pertahanan, Imam menyebut kebutuhan penguatan unsur darat, laut, dan udara harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Setelah bertugas selama 28 hari, Satgas Mabes TNI mengakhiri penugasan di Kepulauan Meranti. Bupati Asmar berharap sinergi yang telah terbangun dapat terus berlanjut untuk mendukung pencegahan karhutla dan menjaga keamanan wilayah perbatasan…(ZAMRI)
