Kampar, Selasa 7 April 2026 – Warga Desa Tanjung Alai menyuarakan tuntutan keterbukaan terhadap pengelolaan anggaran desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya terkait program kebun serai wangi seluas 2 hektar yang bersumber dari anggaran pusat dan provinsi.
Aspirasi tersebut disampaikan warga dalam bentuk protes dan diskusi terbuka di lingkungan desa. Warga menilai bahwa hingga saat ini, informasi terkait penggunaan anggaran dinilai belum sepenuhnya transparan.
Salah satu warga berinisial F mengungkapkan bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian masyarakat adalah biaya pembuatan surat tanah yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp1,2 juta per surat, yang dibebankan kepada warga dalam kurun waktu sekitar dua tahun terakhir.
Warga meminta kejelasan terkait dasar penetapan biaya tersebut, termasuk apakah terdapat Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur hal tersebut.
“Apakah ada Perdes yang mengatur bahwa setiap warga yang mengurus surat tanah dikenakan biaya Rp1,2 juta? Kami hanya ingin kejelasan,” ujar warga, Selasa (7/4/2026).
Selain itu, pembangunan lapangan sepak bola desa juga turut menjadi sorotan. Masyarakat berharap adanya keterbukaan dalam perencanaan hingga realisasi anggaran, agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi warga.
Dalam tuntutannya, masyarakat Desa Tanjung Alai menyampaikan beberapa poin penting, di antaranya:
Meminta pemerintah desa membuka rincian anggaran BUMDes kebun serai wangi
Menjelaskan penggunaan dana pembangunan lapangan sepak bola
Memberikan kejelasan terkait biaya administrasi pembuatan surat tanah
Mendorong adanya regulasi yang jelas sebagai dasar hukum (Perdes)
Mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan desa
Salah seorang warga menegaskan bahwa tuntutan ini bukan untuk menyudutkan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan desa.
“Kami hanya ingin kejelasan. Dana desa itu untuk rakyat, jadi sudah seharusnya terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Tanjung Alai, Zulpan Alwi, belum memberikan tanggapan atau klarifikasi terkait polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah desa dapat segera memberikan penjelasan secara terbuka agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan pembangunan desa berjalan dengan baik.
